Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meringankan beban masyarakat di tengah tantangan inflasi. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro menggelar operasi pasar dan pasar murah sebagai langkah strategis untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang terus melonjak.
Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Senin (4/3/2024) menjadi wadah penting untuk mengevaluasi situasi ekonomi setempat. Data menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Bojonegoro pada Februari 2024 mencapai 4,45%, melebihi angka inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 2,81%. Hal ini mendorong pemerintah setempat untuk mengambil tindakan cepat guna menghindari potensi peningkatan inflasi yang berkepanjangan.
Sekretaris Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan pentingnya kegiatan operasi pasar dan pasar murah sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan pokok yang terus terjadi. Pada tahun 2024, Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daerah yang menjadi objek survei Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kabupaten Bojonegoro kini termasuk dalam daerah yang diawasi survei IHK oleh BPS. Oleh karena itu, kita perlu terus memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan harga bahan pokok. Pasar murah bukan hanya sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap kenaikan inflasi,” jelas Nurul Azizah dalam rapat TPID.
Dengan menggelar pasar murah, pemerintah setempat berharap dapat memberikan solusi konkret untuk meredam dampak kenaikan harga. Upaya ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga menjadi strategi preventif untuk menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Bojonegoro. Keberlanjutan operasi pasar dan pasar murah diharapkan dapat membawa manfaat positif yang signifikan bagi masyarakat serta memberikan dorongan untuk mengendalikan inflasi di tingkat lokal.
