Huluhilir.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberi tenggat waktu dua minggu kepada pihak penyelenggara Olimpiade Matematika tingkat SD/MI, Saryta Management, untuk mengembalikan seluruh biaya pendaftaran kepada peserta. Jika batas waktu tersebut terlampaui, kasus ini akan dilimpahkan kepada pihak kepolisian.
Keputusan ini diambil dalam pertemuan tindak lanjut yang digelar di Gedung Lama Pemkab Bojonegoro pada Selasa (9/12/2025), menyusul kericuhan yang menyebabkan kegiatan pada Minggu (7/12/2025) terpaksa dihentikan.
Penyelenggara Akui Kesalahan dan Siap Bertanggung Jawab
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pihak penyelenggara terbukti melakukan beberapa kesalahan mendasar. Kesalahan tersebut meliputi ketidaksesuaian jumlah peserta yang diizinkan dengan jumlah pelaksanaan, serta persiapan yang dinilai kurang matang.
“Ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Termasuk bagi seluruh OPD, bahwa jika ada kegiatan serupa harus diperhatikan sisi keamanan, medis, serta kelayakan kegiatan,” tegas Wabup Nurul Azizah.
Ia menekankan bahwa pengembalian biaya pendaftaran harus diselesaikan maksimal dalam dua minggu.
Di hadapan forum, penyelenggara Ita Puspitasari dari Saryta Management menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab. Meskipun seluruh data peserta hilang akibat dijarah saat kericuhan, Ita berkomitmen untuk mengembalikan seluruh uang pendaftaran berdasarkan pengajuan yang masuk dari guru atau sekolah.
“Semua data peserta hilang. Namun kami tetap akan mengembalikan seluruh uang pendaftaran sambil berkoordinasi dengan para guru di masing-masing lembaga,” ujarnya. Ia menyebut bahwa sekitar Rp10 juta sudah mulai dikembalikan dan menargetkan penyelesaian dalam waktu dua minggu.
Keamanan dan Kurangnya Profesionalisme Disoroti
Kapolsek Bojonegoro, AKP Agus Elfauzi, menjelaskan bahwa kericuhan terjadi pasca pengumuman juara sesi pertama. Pihak kepolisian sebenarnya telah menurunkan 12 personel untuk pengamanan sesuai prosedur, namun izin awal hanya menyebutkan 1.000 peserta, sementara panitia mengakui pesertanya mencapai 2.000 orang.
“Jika kegiatan tidak sesuai kesepakatan maka petugas berhak menghentikan acara tersebut,” jelas AKP Agus. Ia menambahkan bahwa tuntutan utama dari wali murid saat kericuhan adalah pengembalian biaya pendaftaran.
Asisten I Setda Bojonegoro, Djoko Lukito, menilai penyelenggaraan olimpiade ini tidak profesional dan tidak kredibel. Ia juga mendesak agar uang peserta segera dikembalikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Mukhtadho, berencana mengirimkan surat edaran ke semua lembaga untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan akan menyeleksi soal olimpiade untuk memastikan kualitasnya di masa mendatang.
