Huluhilir.com – Sebagai lumbung energi nasional, Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya yang ditopang kuat oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). Dalam enam tahun terakhir, realisasi dana tersebut menunjukkan tren dinamis yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan teknis produksi di lapangan.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, pendapatan sektor ini bersumber dari enam pilar utama: Minyak Bumi, Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, Mineral dan Batubara (Royalti), Kehutanan (PSDH), serta Perikanan.
Grafik Realisasi: Puncak di 2023 dan Penyesuaian Pasca-Pandemi
Realisasi DBH SDA Bojonegoro sempat mengalami lonjakan signifikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Setelah melewati masa pandemi di tahun 2020 dengan angka Rp 1,101 triliun, pendapatan ini meroket hingga mencapai puncaknya di angka Rp 2,468 triliun pada tahun 2023.
Namun, memasuki periode 2024 dan 2025, angka tersebut mulai mengalami moderasi atau penyesuaian di kisaran Rp 1,9 triliun.
Rincian Realisasi DBH SDA Bojonegoro:
- 2020: Rp 1,101 Triliun
- 2021: Rp 2,136 Triliun
- 2022: Rp 2,418 Triliun
- 2023: Rp 2,468 Triliun
- 2024: Rp 1,998 Triliun
- 2025: Rp 1,947 Triliun
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, alokasi diproyeksikan sebesar Rp 942 miliar. Ia memaparkan tiga faktor utama penyebab fluktuasi tersebut:
- Indonesian Crude Price (ICP): Ketidakpastian harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional.
- Lifting Migas: Adanya penyesuaian volume produksi siap jual dari blok-blok migas di wilayah Bojonegoro.
- Kebijakan Pusat: Mekanisme penyaluran dari Pemerintah Pusat yang merujuk pada realisasi penerimaan negara secara nasional.
Hilirisasi untuk Kemandirian Masa Depan
Menyikapi fluktuasi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tidak hanya bergantung pada sektor migas. Pengelolaan DBH SDA diarahkan secara akuntabel untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Fokus penggunaan anggaran saat ini mencakup penguatan sumber daya manusia melalui beasiswa pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah. Selain itu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan di sektor non-migas terus dipacu sebagai langkah strategis menuju kemandirian fiskal, sehingga perekonomian daerah tetap stabil meski di tengah fluktuasi harga komoditas global. (Sumber: Bojonegorokab)
