Huluhilir.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah strategis dengan memperkuat sektor pangan sebagai benteng pertahanan menghadapi ancaman krisis ekonomi global dan dampak perubahan iklim. Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati, Pemkab menegaskan komitmennya untuk memproteksi lahan pertanian secara masif.
Kebijakan perlindungan lahan ini merupakan respons terhadap fluktuasi harga BBM dunia yang diprediksi akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan bahwa ketahanan pangan menjadi “katup penyelamat” utama ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bojonegoro menargetkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Saat ini, luas sawah yang telah terlindungi di Bojonegoro baru mencapai 43.000 hektare. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebesar 93.000 hektare.
Peningkatan Kapasitas: Pemkab harus meningkatkan luas lahan terlindungi lebih dari dua kali lipat untuk mencapai target pusat.
Sinkronisasi Data: Proses sinkronisasi antara kondisi lapangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) dijadwalkan mulai berjalan pada April 2026.
Akurasi Geotagging: Sebanyak 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dikerahkan untuk melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani guna memastikan validitas data pendukung.
Menghadapi tantangan puncak musim kemarau pada Juni mendatang, DKPP Bojonegoro meminta para penyuluh aktif mengedukasi petani dalam pemilihan komoditas yang tepat sesuai ketersediaan air. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian akibat gagal panen.
Selain aspek luasan lahan, efisiensi biaya produksi juga menjadi fokus utama melalui:
Program Elektrifikasi: Menjajaki penggunaan mesin pompa air bertenaga listrik yang dinilai jauh lebih hemat dibandingkan mesin diesel.
Sinergi Pusat-Daerah: Mendorong PPL untuk tetap berkontribusi penuh bagi penguatan pangan lokal meskipun secara administratif berada di bawah wewenang pusat.
Melalui integrasi perlindungan lahan, akurasi data, dan modernisasi alat produksi, Bojonegoro optimis dapat mempertahankan eksistensinya sebagai lumbung pangan yang tangguh.
