BOJONEGORO – Capaian pembangunan dan penguatan indikator makro Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapat apresiasi positif dari kalangan legislatif. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, memberikan apresiasi mendalam terhadap kinerja jajaran pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah.
Ahmad Supriyanto menilai sinergi antara Pemkab Bojonegoro dan DPRD terus menunjukkan dampak nyata. Berbagai indikator pembangunan mulai dari penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan menunjukkan tren progresif.
Capaian Ekonomi, Keuangan Daerah, dan Pengentasan Kemiskinan
Dari sisi ekonomi dan tata kelola keuangan daerah, Ahmad Supriyanto menyoroti keberhasilan pemkab dalam menekan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro mencatatkan penurunan dari 11,49 persen pada tahun 2025 menjadi 10,69 persen pada tahun 2026.
“Penurunan angka kemiskinan ini menjadi bukti efektivitas pengalokasian anggaran dan program intervensi ekonomi daerah yang dijalankan Pemkab Bojonegoro pada tahun kedua kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wabup Nurul Azizah,” ujar Ahmad Supriyanto.
Kinerja positif tersebut juga tecermin pada pertumbuhan ekonomi nonmigas Bojonegoro yang menyentuh 5,86 persen pada Triwulan II 2026, menyumbang 3,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 3,90 persen, melampaui target RPJMD sebesar 4,31 persen. Dorongan investasi daerah, salah satunya lewat operasional PT Shou Fong Lastindo, turut menyerap hingga 3.000 tenaga kerja lokal.
Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi penopang perekonomian daerah mencatatkan produktivitas mencapai 879.685 ton pada 2025, yang terus didukung oleh penguatan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
Penguatan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat
Sebagai komisi yang turut membidangi sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Komisi C DPRD memberikan catatan positif atas perluasan jangkauan layanan dasar bagi warga Bojonegoro.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro pada 2026 naik menjadi 73,74 (meningkat 0,99 poin), melampaui target RPJMD sebesar 73,54. Di bidang pendidikan, pemkab mengoperasikan 113 armada angkutan pelajar gratis di 12 rute untuk melayani sekitar 9.300 siswa setiap hari, menyalurkan beasiswa kepada 6.853 mahasiswa, serta mendukung pendirian Sekolah Rakyat.
Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC) telah mencapai 99,07 persen, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan menjangkau 83.655 orang (89,11 persen dari target 2026). Pemkab juga menyiapkan penguatan layanan khusus melalui rencana pembangunan Rumah Sakit Unggulan Layanan Kesehatan Jiwa, panti lansia, program lantai inisiasi untuk 5.770 KPM, serta perluasan akses listrik bagi 771 KPM.
Akelerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengawasan Proyek Strategis
Di sektor infrastruktur dan konektivitas wilayah, pemkab telah menyelesaikan pembangunan jalan poros desa sepanjang 859,6 kilometer hingga 2026, disamping pengerjaan jalan kabupaten sepanjang 22,4 kilometer dan percepatan pembangunan ratusan jembatan guna memperlancar mobilitas warga dan distribusi ekonomi.
Ahmad Supriyanto menegaskan pihaknya di Komisi C DPRD akan terus mengawal penuntasan sejumlah pekerjaan fisik strategis menjelang akhir tahun 2026, seperti penataan Alun-Alun Bojonegoro, penataan Pasar Kota, pengembangan Taman Rajekwesi, penyediaan air bersih, hingga penanganan banjir perkotaan secara terintegrasi.
“Komisi C DPRD Bojonegoro berkomitmen memastikan seluruh program di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hingga pembangunan fisik dan perekonomian ini berjalan tepat sasaran,” terangnya.
Ia menandaskan bahwa tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah adalah kemanfaatan langsung yang dirasakan oleh warga.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka statistik atau fisik semata, tetapi dari seberapa besar perubahan tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro sehari-hari,” tandas Politisi Partai Golkar tersebut.
