Pengelolaan keuangan yang tertib dan terdigitalisasi menjadi salah satu kunci bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas akses pembiayaan. Materi utama ini dikupas tuntas dalam Sosialisasi IKM/UMKM Bojonegoro Naik Kelas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (FAME), Kamis (12/11/2026), di Hotel Eastern Bojonegoro.
Ketua DPW FAME Jawa Timur, Eny Zuhrotin, menjelaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM menghadapi persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan. Mulai dari pencatatan transaksi yang belum konsisten, bercampurnya uang pribadi dan uang usaha, hingga belum diketahuinya keuntungan usaha secara riil.
Selain itu, pengelolaan persediaan, piutang, dan utang yang belum terkendali serta penyimpanan bukti transaksi yang kurang tertata juga menjadi tantangan. Kondisi tersebut kerap membuat pelaku usaha kesulitan memenuhi persyaratan administrasi ketika mengajukan pembiayaan.
“Omzet menunjukkan aktivitas penjualan, sedangkan laporan keuangan menunjukkan kondisi usaha yang sebenarnya. Jadi, memiliki omzet saja belum cukup jika tidak didukung catatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Eny menegaskan, transformasi keuangan digital bukan sekadar penggunaan aplikasi, melainkan perubahan pola pengelolaan keuangan dari sistem manual dan tidak terstruktur menjadi lebih tertib, terintegrasi, transparan, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menurutnya, terdapat tiga pilar utama dalam transformasi keuangan digital, yakni akuntabilitas, mitigasi risiko, dan akses pembiayaan. Akuntabilitas dilakukan melalui pencatatan transaksi, penyimpanan bukti, hingga penyusunan laporan keuangan. Sementara mitigasi risiko mencakup pengendalian kas, persediaan, piutang, utang, transaksi digital, serta keamanan data. Adapun akses pembiayaan diarahkan untuk membangun informasi keuangan yang kredibel sehingga kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat dinilai.
Sementara itu, Indrawan Nugroho, perwakilan dari OJK Jawa Timur menekankan bahwa pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan menjadi hal penting bagi pelaku UMKM. Tujuannya agar mampu memanfaatkan fasilitas keuangan secara tepat dan sesuai kebutuhan usaha.
“Literasi keuangan menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk memahami produk dan layanan jasa keuangan, mengambil keputusan secara bijak, serta mengelola keuangan dengan baik. Dengan pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan akses keuangan untuk mendukung perkembangan usahanya,” jelasnya.
Indrawan juga menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Literasi berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan, sedangkan inklusi berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
“Melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pelaku UMKM tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan,” pungkasnya.[sumber: bojonegorokab)
