Huluhilir.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menunjukkan rasa optimisnya dalam menutup tahun anggaran 2025. Hingga akhir tahun ini, Pemkab menargetkan belanja APBD 2025 bisa terserap hingga 80% atau setara dengan Rp6,2 triliun dari total pagu sebesar Rp7,8 triliun.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa per hari Senin (29/12/2025), realisasi belanja sudah menyentuh angka 74,35% atau sekitar Rp5,8 triliun. Hal ini disampaikan usai apel pagi di lingkup Pemkab Bojonegoro.
Selain membahas capaian tahun ini, Nurul Azizah juga memaparkan rencana APBD tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp6,49 triliun. Meski sempat ada penyesuaian karena penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab memastikan anggaran untuk urusan wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
Berikut adalah rincian alokasi anggaran “super besar” yang disiapkan Pemkab Bojonegoro untuk tahun 2026:
- Pendidikan: Dialokasikan sebesar Rp2,38 triliun (36,63%). Angka ini jauh melampaui batas minimal aturan nasional yang hanya 20%.
- Kesehatan: Dialokasikan sebesar Rp1,26 triliun (23,65%). Jumlah ini juga lebih tinggi dari standar minimal 10%.
- Infrastruktur Publik: Dialokasikan sebesar Rp2,35 triliun (43,95%), melampaui target minimal 40%.
“Pemerintah terus menaikkan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan, termasuk melalui skema bantuan keuangan desa (BKKD),” jelas Nurul Azizah.
Persiapan Menuju 2026
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Edi Susanto, menegaskan bahwa perencanaan belanja saat ini sudah sesuai target dan semakin mendekati realita kebutuhan masyarakat.
Ia pun mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera bersiap. Pasalnya, pada awal tahun 2026, akan ada evaluasi besar-besaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Harapannya, perencanaan yang kita buat semakin berkualitas dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Bojonegoro,” tutup Edi.
